KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

• KMA 533 Tahun 2018 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
• KMA Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama
• Lampiran KMA 702 TAHUN 2016
• Lampiran Rentra Kementerian Agama
• Lampiran PMA No. 51 Tahun 2014
• KMA Tentang Amil Zakat
• KMA 2014 tentang Penetapan 1 Dzulhijah
• KMA No 117 Tahun 2013 Tentang Inplementasi Kurikulum 2013
• KMA tahun 2015 Tentang Jam Kerja Pada Ramdhan 2015
• KMA No 373 Tentang Organisasi dan tata Laksana Pegawai Kementerian Agama
• KMA No 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah tahun 2013
• KMA No 200 Tahun 2012 Tentang PPID
• KMA No 106 Tahun 2016 Tentang Penetapan Satker sebagai Project ZOna Integritas>
• KMA 98 Tahun 2014 tentang Penetapan Akun Media Sosial Kemenag>
• KMA No 39 Tahun 2015 Tentang Rentra Kemenag>
• KMA No.8 Tahun 2016
• KMA No.9 Tahun 2016
• KMA Penetapan MTQN di jakarta 2015
• KMA Nomor 200 Tahun 2012 ttg PPID Kemenag
• KMA Nomor 90 Tahun 2013
• KMA Nomor 117 Tentang Implementasi Kurikulum 2013
• KMA Nomor 23 tahun 2014
• KMA Nomar nomor 9 tahun 2016
• KMA tnomor 8 tahun 2016
• KMA jam kerja Ramadhan 2015
• KMA nomor 17 tahun 2015 Penetapan Embarkasi
• Kep. Dirjen Pendis nomor 282 tahun 2013
• Intuksi Upp
• Inpres nomor 1 tahun 2015
• Peraturan Tukin
• SE Peningkatan Efektif & Efisien Kerja Depag
• Pembatasan Kegiatan
• SE Pelaksanaan LPSE tahun 2014
• SE MA nomor 39 tahun 2013 Tentang Himbauan Terkait Grafitasi
• KMA No 8 Tahun 2016 tentang Kode jabatan, singkatan dan akronim pada Kementerian Agama RI
• KMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kemenag RI
• KMA Jam Kerja Selama Ramadhan 1436 H
• KMA Implementasi Kurikulum 2013
• KMA Penetapan 1 Ramadhan 1436 H/2015 M
• KMA Penetapan Embarkasi dan Debarkasi
• KMA No 31 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PRQVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QURAN NASIONAL, XXIII TAHUN 2015
• KMA No 200 Tahun 2012 tentang TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN AGAMA
• KMA No 99 Tahun 2013 tentang PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK
• KMA No 144 Tahun 2015 tentang penetapan satu Ramadhan
• KMA No 23 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara
• KMA No 17 Tahun 2015 tentang penetapan Debarkasi dan Embarkasi Haji
• KMA No 118 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Agama RI
• KMA Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
• KMA Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Madrasah di Provinsi Lampung
• KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mapel PAI dan Bahasa Arab
• KMA Penetapan 1 Dzulhijah 1435 H2014 M
• KMA 200 Tahun 2012 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama
• KMA 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas
• KMA NO. 199 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2013
• KMA NO. 373 TAHUN 2002 Tentang Organisasi Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
• KMA NO. 396 TAHUN 2002 Tentang Penetapan Situs (Website) Kementerian Agama

• KMA No 106 Tahun 2016 tentang Penetapan Satker Sebagai Pilot Project Zona Integritas Zona Integritas
• KMA No 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
• KMA Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Madrasah di Provinsi Lampung
• Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
• KMA Penetapan MTQN di jakarta 2015
• KMA Nomor 200 Tahun 2012 ttg PPID Kemenag
• KMA Nomor 90 Tahun 2013
• KMA Nomor 117 Tentang Implementasi Kurikulum 2013
• KMA Nomor 23 tahun 2014
• KMA Nomar nomor 9 tahun 2016
• KMA tnomor 8 tahun 2016
• KMA jam kerja Ramadhan 2015
• KMA nomor 17 tahun 2015 Penetapan Embarkasi
• PMP 160 Tahun 2014
• Pembatasan Kegiatan