PERATURAN MENTERI AGAMA

• PMA No.19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana Instansi Vertikal Kementerian Agama
• Permenpan No 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungisional Penghulu
• PMA No.12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS pada Kementerian Agama
• Perdirjen 977 tahun 2018 tentang Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4)
• Perdirjen 713_ tahun 2018 tentang Formulir dan Laporan Perkawinan dan Rujuk
• Kepdirjen tentang Juknis Izin Ponpes 2019
• PP Nomor 59 Tahun 2018 Jenis dan Tarif PNBP
• PMA 19 TAHUN 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
• PMA No.24 Tahun 2014 tentang Nikah Rujuk
• PMA No.75 Tahun 2013 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
• PMA No.42 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No 2 2008
• PMA No.13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja
• PMA No.12 Tahun 2016 tentang Penerimaan bukan Pajak Nikah Rujuk (NR)
• PMA No.24 Tahun 2014 tentang Nikah Rujuk
• PMA No 47 Tahun 2014 Tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik
• PMA 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Permen Kementerian Agama>
• PMA 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama>
• Lampiran PMA 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
• PMA No 51 Tahun 2014 tentang NIlai dan Kelas Jabatan Struktural pada Kementerian Agama
• PMA No 47 Tahun 2014 tentang monitoring pelaksanaan anggaran secara elektronik pada Kementerian Agama
• PMA No 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pembayaran tunjangan guru bukan PNS pada Kemenag>
• PMA No B.I/2.3.4/HM:01/681 Tahun 2014 tentang penerima Tunjangan Kinerja
• PMA No B.I/2.3.4/HM:01/681 Tahun 2014 tentang penerima Tunjangan Kinerja
• PMA No B.I/2.3.4/HM:01/681 Tahun 2014 tentang penerima Tunjangan Kinerja
• PMA No 27 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama
• PMA No 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan
• PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
• PMA 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS dilingkungan Kementerian Agama
• PMA 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Kementerian Agama
• PMA 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
• PMA 21 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pencatatan Nikah Rujuk
• PMA 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
• PMA Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/a>
• PMA NO.24 tahun 2014 tentang Nikah Rujuk
• PMA No.21 Tahun 2005
• Kep. Dirjen Pendis nomor 282 tahun 2013
• Intuksi Upp
• Inpres nomor 1 tahun 2015
• Peraturan Tukin
• Permenag Nomor 51 Tahun 2014
• Permenag nomor 47 Tahun 2014
• PMA nomor 51 tahun 2014
• Lampiran PMA nomor 51 tahun 2014
• Lampiran PMA nomor 51 tahun 2014 jabatan fungsional tertentu
• Lampiran PMA nomor 51 tahun 2014 jabatan fungsional umum
• PMA Nomor 90 Tahun 2013
• PMA Nomor 47 Tahun 2014
• PMA Nomor 43 Tahun 2014
• PMA Nomor 42 Tahun 2014
• Lampiran PMA No. 42 Tahun 2016 tentang Ortaker Kemenag Pusat
• KMA Menteri Agama/PMA No 76 Tahun 2017 Tentang Biaya Penyelenggaan haji khusus tahun 1438 H/2017 M
• PMA 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
• Lampiran PMA 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
• PMA No 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan