Acara Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, Drs.H.Totong Sunardi, MM didampingi Kasubag Tata Usaha, H.Nang Sukarman,S.Ag., M.Pd.I. dan para Kepala Seksi dan Kagara dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.
Rakor Triwulan Kankemenag Kabupaten Lampung Utara dihadiri juga oleh Kepala KUA se-Kabupaten Lampung Utara, Para Kepala Madrasah Negeri, Ketua APRI, Ketua Pokjaluh di Lingkungan Kankemenag Lampung Utara.
Kepala Kankemenag Lampung Utara, Drs.H.Totong Sunardi,MM., menyampaikan himbauan agar kepala KUA dan Kepala Madrasah bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik.
"Kepala KUA merupakan Penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala KUA dan begitupun Kepala Madrasah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Madrasah" Ujar Totong.
Dalam kesempatan yang sama,Totong menekankan agar baik KUA maupun Madrasah bisa melaksanakan tugas dengan baik maupun persoalan yang timbul di masing-masing unit bisa cepat terselesaikan.
Lanjut Totong, Kepala KUA salah satu tugasnya adalah memberikan penerangan Agama Islam, karenanya Totong berharap penerangan Agama Islam ini bisa di maksimalkan.
"Semisal di wilayah Kecamatan ada aliran sempalan agar cepat berkoordinasi dan diselesaikan sehingga tidak menjadi persoalan nasional" Kata Totong.
Selain itu, Totong juga berharap agar penyuluh bisa memaksimalkan tupoksinya seperti tentang perkawinan di bawah umur dikarenakan menurut data tahun 2020 dan 2021, trend perkawinan dibawah umur trendnya meningkat terus.
"Beberapa waktu lalu, Kita di Pemda berkumpul membahas tentang Stunting dan Stunting atau gagal tumbuh salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini, Karenanya penyuluh harus memberikan penerangan kepada masyarakat tentang masalah ini ". Tegas Totong.
Kepada para kepala Madrasah, Totong berharap agar data Emis sebagai basis data di madrasah bisa terdata dan valid.
"EMIS (Education Management Information System) merupakan sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama." Ujar Totong.
Totong mencontohkan seperti pengadaan blangko ijazah harus berdasarkan data EMIS, karenanya NIK yang tidak Sinkron agar bisa diselesaikan di Disdukcapil. (Rd/Rhm).
0 Comments:
Posting Komentar