Plt. KEPALA KANKEMENAG LAMPUNG UTARA TERIMA DIPA TAHUN 2021

Plt. KEPALA KANKEMENAG LAMPUNG UTARA TERIMA DIPA TAHUN 2021

Lampung Utara (Humas). Senin, 07 Desember 2020. DIPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). 

Hari ini, Senin, 07 Desember 2020, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara (H. Erwinto, M.Kom.I) menerima DIPA Tahun 2021 secara Simbolis yang diserahkan langsung oleh Bupati Lampung Utara (H. Budi Utomo) bertempat di Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara. Senin, 07 Desember 2020.

Penyerahan DIPA Tahun 2021 secara Simbolis oleh Bupati Lampung Utara dihadiri juga oleh, Kepala KPPN Kotabumi,Waka Polres Lampung Utara, Kepala Kajari Kotabumi, Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, Kepala BPK Kotabumi, Statistik Kotabumi, Kepala Rutan Kelas II A Kotabumi, Kepala BPS Kotabumi, KPU Lampung Utara serta para tamu undangan.

Setelah penyerahan DIPA ke masing-masing instansi Bupati Lampung Utara (H. Budi Utomo) dalam sambutannya menyampaikan bahwa DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang bersumber dari APBN. DIPA ini berlaku untuk satu tahun anggaran dan berfungsi  sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, serta sebagai dasar pencairan dana, alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan anggaran dan perangkat akuntansi pemerintah.

Lanjut Bupati Lampung Utara, sebagaimana arahan dari Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dalam pemanfaatannya maka kita kita harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa hal. Pertama : menjadikan kecepatan, ketepatan, dan akurasi sebagai karakter dalam pelaksanaan kegiatan, Kedua : harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan, slaah satunya dengan melakukan lelang  sedini mungkin, Ketiga : setiap rupiah harus dimanfaatkan secara cermat untuk kepentingan rakyat, Keempat : fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, terutama dalam situasi serba tidak pasti seperti sekarang ini. Penggunaan anggaran hanya fokus untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dan Kelima prinsip kehati-hatiian, transparansi, dan akuntabilitas dilaksanaksanakan secara integral. Bapak Presiden juga menekankan bahwa APBN 2021 harus segera dibelanjakan  untuk menggerakan perekonomian. Saat perekonomian kita masih lesu, maka belanja pemerintahlah yang menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu Anggaran 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakan ekonomi masyarakat. Selain itu Presiden juga menekankan agar bantuan sosial awal 2021 juga harus diberikan kepada penerima manfaat agar belanja masyarakat  dan konsumsi meningkat sehingga menggerakan ekonomi  di lapisan bawah. Kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis ini semangatnya harus beda, semuanya harus bekerja ekstra agar program stimulus ini bisa memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Tugas kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah. Memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Tentu saja kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian inetgral dari pelaksanaan APBN dan APBD.

Ditemui setelah kegiatan, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara (H. Erwinto, M.Kom.I) menyampaikan, bahwa pihaknya berupaya sebaik mungkin dalam pengelolaan anggaran untuk tahun 2021. Erwinto juga meyakinkan akan mematuhi segala aturan yang berlaku.

"Kami komitmen untuk mengalokasikan dana sesuai dengan program yang sudah ditetapkan dalam DIPA untuk tahun 2021" Ucap Erwinto.(Rd/Sry).