“KAMI SIAP DUKUNG PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL DAN KANTIN HALAL”, KEPALA KANKEMENAG LAMPURA SAAT HADIRI PEMBINAAN DARI KEPALA BPJPH KEMENAG RI

Lampung Utara (Humas). “Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, sepenuhnya siap mendukung Percepetan Sertifikasi Halal UMK di Kabupaten Lampung Utara serta pembuatan Kantin Halal di Madrasah-Madrasah Baik Negeri dan Swasta yang ada di Kabupaten Lampung Utara”, ucap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, Drs. H. Totong Suanrdi, MM saat menghadiri Pembinaan Persepatan Sertifikasi Halal  dan Kantin Halal oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, Dr. H. Muhammad Aqil Irham , M.Si. Selasa, 5 Juli 2022.

Pembinaan Percepatan Sertifikasi Halal dan Kantin Halal oleh Kepala BPJPH Kemenag RI, Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si, yang diselenggarakan di Aula Saibatin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Acara yang dimulai pada pukul : 08.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementeria Agama Provinsi Lampung, Kabid, Pembimas Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Kepala Kantor Kementerian Agama Se-Kabupaten/Kota, serta Kepala MAN, MTsN dan MIN se-Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Puji Raharjo menyampaikan bahwa pihaknya menghadirkan seluruh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota serta Kepala MIN, MTsN, dan MAN se-Provinsi Lampung untuk menjadi ambassador atau duta BPJPH bagi satuannya masing-masing.

"Karena halal ini adalah urusan kita bersama. Oleh sebab itu, saya ingin pada kita semua pada tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk dapat menjadi duta BPJPH di Provinsi Lampung. Idealnya Pegawai Kemenag minimal bisa menunjukkan atau memberitahu tentang halal.go.id atau infohalal.go.id,” Ujar Kakanwil.

Kakanwil menuturkan, adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menunjukkan bahwa negara hadir dan melindungi masyarakat akan tersedianya produk halal.

Selanjutnya, Kepala BPJPH Kemenag RI Muhammad Aqil Irham dalam arahannya memaparkan mengenai Akselerasi 10 Juta Produk Bersertifikat Halal.

“BPJPH adalah satu badan layanan umum dan berbeda dengan satuan kerja lainnya. Saya ingin merubah kultur PNS yang biasanya sebagai birokrat menjadi kultur korporasi. Dengan semboyan yang telah saya tambahi, yakni Ikhlas beramal, kerja profesional, dan hasil maksimal,” Ujar Kepala BPJPH

Menurut Aqil, sertifikasi halal bukan saja mengenai ketaatan terhadap agama, pengamalan agama, atau etika. Tetapi sertifikasi halal itu berkaitan dengan standar mutu, kualitas, dan higienitas.

“Artinya, kalau sudah ada sertifikasi halal pada suatu brand menandakan bahwa produk itu bersih, sehat, dan terjamin mutunya. Maka, sertifikat halal juga berhubungan dengan market, nilai ekonomi, keuangan, dan soal bisnis besar,” Imbuhnya

Aqil menambahkan, penduduk muslim di dunia ini membelanjakan produk halal hingga mencapai nilai 2 Triliun US Dolar. Oleh karenanya, Presiden menargetkan pada tahun 2024 Indonesia dapat menjadi Global Hub Industri Halal.

“Saya berharap jajaran Kanwil Kemenag se-Provinsi Lampung bisa bersinergi dengan kepala daerah masing-masing untuk mengkampanyekan mengenai kantin halal. Dalam hal ini BPJPH telah mengeluarkan pedoman untuk bimtek tentang kantin halal”. (Rd).